Oleh: Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP *
Ungkapan “salah boleh, bohong jangan” menekankan pentingnya kejujuran dalam tindakan dan perkataan, meskipun kesalahan manusiawi bisa terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membuat kesalahan akibat ketidaktahuan, kelalaian, atau ketidakmampuan, dan itu adalah hal yang wajar karena setiap orang bisa salah. Namun, berbohong merupakan pelanggaran moral yang serius, karena hal itu melibatkan kesengajaan untuk menutupi kebenaran atau memanipulasi fakta dengan tujuan menyesatkan orang lain. Oleh karena itu, ungkapan ini mendorong kita untuk berani mengakui kesalahan, dan tidak membenarkan kebohongan demi menutupi kesalahan atau mencari keuntungan.
Prinsip ini sangat penting dalam menjaga integritas: lebih baik mengakui kesalahan daripada menghindarinya dengan kebohongan yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan orang lain. Jika kita kaitkan makna “salah boleh, bohong jangan” dengan salah satu ciri pecandu narkoba, relevansi yang paling kuat terletak pada perilaku kebohongan dan manipulasi yang sering dilakukan oleh mereka. Bagi seorang pemimpin, perilaku ini sangat berbahaya, karena kebohongan yang dilakukan tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga memengaruhi kepercayaan publik serta stabilitas dalam organisasi atau masyarakat yang dipimpinnya.
Apabila kita kaitkan makna “salah boleh, bohong jangan” dengan salah satu ciri-ciri pecandu narkoba, relevansi yang paling kuat terletak pada perilaku kebohongan dan manipulasi yang sering dilakukan oleh pecandu. Pecandu narkoba cenderung berbohong untuk menutupi kecanduan mereka, baik pada keluarga, teman, maupun diri sendiri. Kebohongan ini biasanya digunakan untuk menyembunyikan kebiasaan buruk, mencegah konfrontasi, atau menghindari konsekuensi dari kecanduan tersebut.
Memahami perilaku kebohongan ini penting, karena jika kita menganalisis dari narasi tersebut, seorang pecandu atau mantan pecandu narkoba memang melakukan dua hal sekaligus: kesalahan dan kebohongan. Pertama, kecanduan narkoba itu sendiri adalah suatu kesalahan, baik dari segi moral maupun hukum, karena tindakan tersebut merusak diri sendiri dan bisa berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Kecanduan sering kali menuntun seseorang untuk melanggar aturan dan nilai-nilai yang dijunjung dalam masyarakat.
Kedua, kebohongan adalah hal yang hampir tak terpisahkan dari kehidupan seorang pecandu. Kebohongan biasanya muncul sebagai mekanisme perlindungan diri. Kebohongan ini bisa sangat merusak hubungan sosial dan kepercayaan yang terjalin. Jadi, seorang pecandu narkoba atau mantan pecandu narkoba tidak hanya melakukan kesalahan dengan terlibat dalam kecanduan, tetapi juga memperburuk situasi dengan berbohong untuk menutupi kesalahan tersebut. Pola kebohongan ini sering berulang dan dapat menciptakan lingkaran setan di mana kebenaran menjadi kabur, dan hubungan dengan orang lain rusak karena ketidakjujuran. Inilah mengapa integritas dan kejujuran sangat penting, terutama bagi seorang pemimpin atau figur publik yang diharapkan menjadi teladan.
Karena pola kebohongan ini dapat berdampak luas, maka penting untuk memahami bahwa seorang pemimpin yang merupakan mantan pecandu narkoba membawa sejumlah risiko yang bisa berdampak buruk pada kepercayaan publik, stabilitas kepemimpinan, dan realisasi visi-misi yang diemban. Salah satu dampak yang paling terasa adalah krisis kepercayaan publik.
Masyarakat cenderung ragu untuk mempercayai janji-janji kampanye dari seseorang yang memiliki riwayat kebohongan dan manipulasi. Kebiasaan menutupi kebenaran yang sering dilakukan oleh pecandu narkoba saat kecanduan dapat membekas dalam ingatan publik, sehingga mereka mempertanyakan kejujuran dan niat baik pemimpin tersebut. Kepercayaan adalah landasan penting dalam kepemimpinan, dan tanpa itu, seorang pemimpin akan menghadapi kesulitan besar dalam menggalang dukungan dan membangun legitimasi.
Selain itu, mantan pecandu narkoba berisiko tidak mampu merealisasikan visi dan misi yang ia janjikan selama kampanye. Janji-janji yang dibuatnya bisa dianggap hanya sebagai retorika untuk memenangkan suara, bukan sebagai komitmen yang sungguh-sungguh untuk diwujudkan. Masyarakat mungkin merasa dikhianati ketika program-program yang dijanjikan tidak direalisasikan dengan baik, dan hal ini dapat menimbulkan kekecewaan besar. Kepemimpinan yang gagal memenuhi harapan masyarakat akan sulit mempertahankan stabilitas, dan ini mengikis legitimasi pemimpin di mata publik.
Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa pola manipulasi yang digunakan selama masa kecanduan bisa terbawa ke dalam gaya kepemimpinan. Pemimpin yang terbiasa berbohong untuk menutupi kelemahan atau kesalahannya akan menciptakan lingkungan yang tidak transparan dalam pemerintahan.
Keputusan-keputusan penting mungkin diambil berdasarkan upaya untuk melindungi citra atau menghindari tanggung jawab, alih-alih untuk kepentingan rakyat. Ini dapat merusak integritas pemerintahan dan menimbulkan ketidakpercayaan di antara rekan kerja dan masyarakat luas.
Dalam konteks pengambilan keputusan, seorang mantan pecandu narkoba juga berisiko tidak dapat bertindak secara objektif. Pengaruh masa lalu dan godaan yang mungkin masih ada bisa memengaruhi keputusan yang diambil. Ketidakmampuan untuk sepenuhnya meninggalkan kebiasaan buruk dari masa lalu dapat berujung pada keputusan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas, melainkan lebih pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini tentu merugikan masyarakat dan membahayakan kredibilitas pemimpin dalam jangka panjang.
Citra lembaga yang dipimpin oleh mantan pecandu narkoba juga berada dalam risiko. Jika pola kebohongan dan ketidakjujuran terus berlanjut, maka masyarakat tidak hanya kehilangan kepercayaan pada pemimpin tersebut, tetapi juga pada institusi pemerintahan yang ia pimpin. Reputasi lembaga akan tercemar, dan ini bisa berdampak pada stabilitas pemerintahan secara keseluruhan. Reputasi yang rusak akan sulit dipulihkan, dan ini dapat mengakibatkan masyarakat semakin apatis dan tidak percaya pada sistem pemerintahan.
Seiring dengan risiko reputasi lembaga yang dipimpin oleh mantan pecandu narkoba, hal ini semakin menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memilih pemimpin yang tepat. Pemilihan kepala daerah adalah momen penting yang menentukan arah dan masa depan suatu daerah. Dalam memilih pemimpin, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya melihat janji-janji kampanye, tetapi juga menilai integritas, visi, dan rekam jejak calon yang diusung.
Mengingat potensi risiko yang muncul dari memilih pemimpin mantan pecandu narkoba, seperti kebohongan, manipulasi, dan ketidakmampuan dalam memenuhi janji, penting bagi kita untuk bersikap kritis. Kualitas pemimpin yang dipilih akan berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita gunakan hak suara dengan bijak, mengutamakan calon yang memiliki komitmen nyata untuk melayani dan mewujudkan cita-cita bersama. Dengan partisipasi aktif dan pemilihan yang cermat, kita dapat memastikan bahwa pemimpin yang terpilih tidak hanya mencerminkan aspirasi dan harapan rakyat, tetapi juga memiliki integritas yang kuat untuk mengantarkan daerah kita menuju kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. (***)
” Akademisi UIN STS Jambi
