Fasha Pastikan BBM Pertamax di Jambi Aman Bukan Oplosan

Jambikata – Anggota DPR RI Komisi XII Dr Syarif Fasha ikut menanggapi terkait masalah yang membelit PT Pertamina Patra Niaga.
Untuk diketahui, kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga melibatkan petinggi perusahaan ini dengan modus mengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi Pertamax menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Termasuk di Jambi.
Masyarakat di Provinsi Jambi khawatir, selama yang mengisi BBM Pertamax di SPBU, namun didapat justru Pertalite, menyusul terbongkarnya kasus yang yang menjerat Dirut PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan sebagai tersangka itu.
Terkait soal tersebut, Syarif Fasha mengatakan, pihaknya sangat memahami keresahan warga tersebut, menyusul terbongkarnya praktek culas itu.
“Sebagai anggota Komisi XII DPR RI yang bermitra dengan Kementerian ESDM, termasuk di dalamnya Pertamina, kami memahami kekhawatiran masyarakat. Tidak hanya di Jambi, tetapi seluruh Indonesia. Makanya, hari ini Komisi XII DPR RI merespon cepat dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pihak terkait, seperti Pertamina Patra Niaga, SHEEL, Vivo dan  AKR di Komplek Parlemen membahas hal tersebut,” kata mantan Wali Kota Jambi dua periode ini, Rabu (26/2/2025).
Menurutnya, hasil RDPU itu, Fasha memastikan BBM Pertamax khususnya di Jambi dalam kondisi aman dan sudah sesuai dengan peruntukannya. “Masyarakat Jambi tidak perlu khawatir,” kata Ketua DPW Partai NasDem Jambi tersebut.
Begitu juga dengan Pertalite, Fasha bilang itu sudah sesuai dengan peruntukannya. “’Masyarakat dan pihak penyalur  (SPBU, red) tidak perlu khawatir lagi,” pungkasnya. 
Untuk diketahui, Kejaksaan Agung Kejagung telah menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk pada PT Pertamina, subholding, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 pada Senin (24/2/2025) lalu.
Ketujuh orang yang telah ditahan terdiri dari empat pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Mereka adalah Riva Siahaan (RS) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. 
Kemudian, SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International.
Selanjutnya, pihak swasta mencakup MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, ⁠DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan ⁠YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan, modus korupsi dalam kasus ini, tersangka RS (Riva Siahaan) diduga menyelewengkan spek minyak yang dibeli melalui mekanisme impor. 
Ia diduga membeli minyak jenis RON 92 (Pertamax) padahal yang dibeli RON 90 (Pertalite).
Adapun pembelian minyak mentah impor itu diduga dilakukan setelah fakta penyidikan menyatakan tersangka RS, SDS, dan AP melakukan pengkondisian dalam Rapat Optimasi Hilir (OH) untuk menurunkan readiness/produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap sepenuhnya.
Padahal pada periode itu pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri.
“Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi Ron 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” jelas Qohar.
Sementara itu PT Pertamina (Persero) memastikan Pertamax yang dibeli masyarakat bukan oplosan. Pernyataan itu merespons penjelasan Kejaksaan Agung soal modus korupsi para tersangka.
VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso membantah isu bahwa masyarakat mendapatkan Pertalite (Ron 90) saat membeli Pertamax (Ron 92) di semua SPBU milik Pertamina.
“Bisa kita pastikan tidak ada yang dirugikan di aspek hilir atau di masyarakat, karena masyarakat kita pastikan mendapatkan yang sesuai dengan yang mereka beli,” kata Fajar saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2/2025).(*)